Coral Reef Rehabilitation Management Program phase II (COREMAP) , merupakan program yang
diinisiasi oleh multi donor (GEF, World Bank, dan ADB ) bersama Pemerintah Indonesia, bertujuan
untuk merehabilitasi kondisi terumbu karang Indonesia dan menyusun format pengelolaan
ekosisistem terumbu karang nasional yang implementatif dan berkelanjutan. Salah satu programnya
adalah Program Mitra Bahari (PMB) yaitu program pengembangan kemitraan antara Departemen
Kelautan dan Perikanan dengan Perguruan Tinggi dan berbagai pihak dalam rangka mengakselerasi
pembangunan kelautan dan perikanan dalam bentuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan
sumberdaya manusia kelautan di daerah, alih teknologi dan pengetahuan dan menyuluhkannya kepada
kelompok masyarakat pesisir menuju revolusi biru sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi pesisir.
Untuk Tahun Anggaran 2009 , PMB-COREMAP II menyediakan beasiswa bantuan penulisan
tesis/disertasi yang topik utama penelitiannya mengenai terumbu karang dan ekosistem terkait
lainnya. Calon penerima diprioritaskan (tapi tidak terbatas) bagi mereka yang melakukan penelitian
di wilayah COREMAP II-WB atau berafiliasi dengan lembaga/instansi di wilayah tersebut. Untuk
bantuan penulisan tesis, diberikan kepada 50 tesis terpilih dengan besaran beasiswa sebesar Rp
7.500.000,-/ tesis, sedangkan bantuan penulisan disertasi adalah 35 disertasi terpilih dengan besaran
beasiswa sebesar Rp 9.500.000,-/ disertasi.
PERSYARATAN :
Mengisi formulir pendaftaran dengan:
(1) Melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Pegawai (PNS/Swasta) dan foto diri 4X6
cm
(2) Melampirkan foto copy transkrip dan Ijasah S1 (bagi program S2) dan ijasah S2 ( bagi
program S3) yang dilegalisir oleh Universitas, dengan IPK minimum 2,75 untuk S2 dan 3,5
untuk S3 (dalam skala 4,0).
(3) Melampirkan transkrip nilai S2 dan S3 minimum pada 2 (dua) semester untuk S2, dan 4
(empat) semester untuk S3 yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas Pascasarjana ( nama,
tandatangan dan stempel)
(4) Melampirkan surat Rekomendasi dari dua orang Komisi Pembimbing dan Ketua Program
Studi.
(5) Melampirkan Proposal Penelitian yang halaman/lembar pengesahannya telah ditandatangani
oleh Komisi Pembimbing , Ketua Program Studi dan Pimpinan Pasca Sarjana (tanda tangan ,
nama, tanggal dan cap stempel).
(6) Melampirkan Surat pernyataan tidak mendapatkan beasiswa serupa (bantuan penulisan
tesis/disertasi) dari sumber lain yang ditandatangani diatas meterai Rp 6000,- oleh pengusul,
dan diketahui oleh ketua Program Studi (nama, tandatangan dan stempel Program Studi)
(7) Topik penelitiannya relevan dengan upaya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang dan
ekosistem terkait lainnya.
(8) Bersedia menandatangani kesediaan untuk mendukung misi program COREMAP II sesuai
dengan kapasitas masing-masing setelah beasiswa berakhir diatas meterai Rp 6.000,- dan
apabila memungkinkan akan ditempatkan di lokasi COREMAP II selama minimum 3 (tiga)
bulan.
(9) Melampirkan surat rekomendasi dari ketua Konsorsium Mitra Bahari SULSEL (UNHAS),
SULTRA (UNHALU), NTT (UNDANA), Papua Barat (UNIPA) dan Papua (UNCEN).
Bilamana pengusul bukan berasal dari wilayah COREMAP II_WB (Sulsel, Sultra, NTT, Papua
dan Papua Barat), maka pengusul harus tetap melampirkan surat rekomendasi dari Konsorsium
Mitra Bahari wilayah masing-masing.
PROSEDUR PENDAFTARAN :
(1) Setiap pengusul hanya boleh memasukkan satu formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran bisa
diakses di :
www.coremap.or.id
(2) Setiap formulir pendaftaran yang dikirim harus disertai dengan dokumen pendukung;
kekurangan dokumen pendukung pada saat pengiriman tidak akan diproses lebih lanjut atau
langsung dinyatakan gugur.
(3) Setiap formulir pendaftaran harus disertai pas photo diri , dengan background berwarna biru.
(4) Formulir Pendaftaran dan seluruh dokumen pendukung harus sudah diterima panitia
selambatnya: 30 Juni 2009. Melewati tanggal itu dokumen pendukung tidak akan diproses
lebih lanjut atau langsung dinyatakan gugur. Bagi pengusul yang sudah dinyatakan LULUS
oleh universitasnya sebelum tanggal 30 Juni 2009 maka akan dinyatakan gugur dan panitia
tidak akan memproses lebih lanjut.
(5) Seleksi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu seleksi administrasi/verifikasi data dan
seleksi proposal oleh tim akhli Program Mitra Bahari-COREMAP
(6) Seleksi administrasi/verifikasi akan dilakukan mulai tanggal 1-30 Juli 2009. Bagi yang tidak
lulus dalam seleksi administrasi, proposal penelitiannya tidak akan diseleksi lebih lanjut.
Seleksi proposal akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2009.
(7) Bagi yang lulus seleksi , nama-nama calon penerima beasiswa akan diusulkan untuk disahkan
dengan Surat Keputusan Dirjen KP3K, dan akan diumumkan pada website :
www.coremap.or.id
(8) Penerima beasiswa wajib menyerahkan 1 buah copy asli tesis/disertasi dan soft copynya setelah
dinyatakan lulus oleh Universitas tempat belajar.
(9) Panitia tidak akan melayani pertanyaan melalui telpon atau sms. Untuk informasi lebih lanjut
hubungi panitia di spp.coremap2@gmail.com,
(10) Formulir pendaftaran dan seluruh dokumen pendukung diserahkan ke :
SEKRETARIAT MITRA BAHARI – COREMAP II
Jalan Tebet Raya 67 C
Jakarta 12820
formulir silahkan click disini
Healthy REEFs abundant FISH
Senin, Februari 09, 2009
Kamis, Februari 05, 2009
Multiple Uses Planned for New Marine Reserve
http://www.thejakartaglobe.com/news/national/article/8191.html
Fidelis E. Satriastanti
Multiple Uses Planned for New Marine Reserve
The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries on Sunday sought to allay fears that its proposed marine conservation area in the Savu Sea, to be the largest in the country, would lock the door on locals who depend on the rich waters for their livelihoods.
“We need to point out to local governments and fishermen that conservation does not necessarily mean it is totally off limits for them,” said Agus Dermawan, the director of conservation and
national marine parks at the
ministry.
He said a zoning system would classify some areas in the marine park to be set aside purely for conservation purposes and others for research, tourism and commercial fishing.
The proposed Savu Sea Marine Conservation Area, to cover a total of almost five million hectares, lies amid the Indonesian islands of Sumba, Savu, Rote, Timor, Alor, Pantar and Lembata. It is expected to gain status as a national marine conservation area during the World Ocean Conference in Manado, South Sulawesi Province, in May.
The area is the main migration corridor for 14 whales, including two endangered species, the blue whale and sperm whale.
Hirmen Sofyanto, The Nature Conservancy’s team leader for the project, said the reserve's establishment would also help maintain Indonesia’s political jurisdiction, as its waters lie between East Timor and Australia.
“There are an average of 59 international vessels traveling through the area almost every day, so it also faces possible contamination,” Hirmen said.
The country has a number of smaller marine conservation areas, many encompassing just one district, as in the cases of Nusa Penida in Bali Province, Raja Ampat in West Papua Province and Berau in East Kalimantan Province, Hirmen said.
In contrast, he said the Savu area “is going to be the country’s largest marine conservation area with around 14 districts involved.”
The Savu Sea is also a part of a commitment to set aside 10 million hectares for marine conservation by next year.
“In 2005, at the Convention on Biological Diversity in Brazil, SBY gave his commitment that Indonesia would reach 10 million hectares of marine areas in 2010,” Agus said.
The ministry currently manages 3.7 million hectares of marine conservation areas, while the Forestry Ministry still manages 5.5 million hectares of marine areas that fell under its jurisdiction before the Ministry or Maritime Affairs and Fisheries was formed in 1999.
“This will give us a total of more than 14 million hectares, well over the target,” Agus said.
Fidelis E. Satriastanti
Multiple Uses Planned for New Marine Reserve
The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries on Sunday sought to allay fears that its proposed marine conservation area in the Savu Sea, to be the largest in the country, would lock the door on locals who depend on the rich waters for their livelihoods.
“We need to point out to local governments and fishermen that conservation does not necessarily mean it is totally off limits for them,” said Agus Dermawan, the director of conservation and
national marine parks at the
ministry.
He said a zoning system would classify some areas in the marine park to be set aside purely for conservation purposes and others for research, tourism and commercial fishing.
The proposed Savu Sea Marine Conservation Area, to cover a total of almost five million hectares, lies amid the Indonesian islands of Sumba, Savu, Rote, Timor, Alor, Pantar and Lembata. It is expected to gain status as a national marine conservation area during the World Ocean Conference in Manado, South Sulawesi Province, in May.
The area is the main migration corridor for 14 whales, including two endangered species, the blue whale and sperm whale.
Hirmen Sofyanto, The Nature Conservancy’s team leader for the project, said the reserve's establishment would also help maintain Indonesia’s political jurisdiction, as its waters lie between East Timor and Australia.
“There are an average of 59 international vessels traveling through the area almost every day, so it also faces possible contamination,” Hirmen said.
The country has a number of smaller marine conservation areas, many encompassing just one district, as in the cases of Nusa Penida in Bali Province, Raja Ampat in West Papua Province and Berau in East Kalimantan Province, Hirmen said.
In contrast, he said the Savu area “is going to be the country’s largest marine conservation area with around 14 districts involved.”
The Savu Sea is also a part of a commitment to set aside 10 million hectares for marine conservation by next year.
“In 2005, at the Convention on Biological Diversity in Brazil, SBY gave his commitment that Indonesia would reach 10 million hectares of marine areas in 2010,” Agus said.
The ministry currently manages 3.7 million hectares of marine conservation areas, while the Forestry Ministry still manages 5.5 million hectares of marine areas that fell under its jurisdiction before the Ministry or Maritime Affairs and Fisheries was formed in 1999.
“This will give us a total of more than 14 million hectares, well over the target,” Agus said.
Kamis, Januari 22, 2009
Kawasan Konservasi Perairan (memahami makna untuk mengelola)
Apakah Kawasan Konservasi Perairan itu?
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
Kawasan konservasi perairan merupakan bagian dari upaya pengelolaan atau konservasi
ekosistem. Berdasarkan tipe ekosistem yang dimiliki, kawasan konservasi perairan dapat meliputi: kawasan konservasi perairan tawar, perairan payau atau perairan laut. Kawasan konservasi perairan laut dikenal sebagai KKL. KKL yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah disebut Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).
Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan sumber daya ikan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
lebih lanjut mengenai KKP, silahkan klik disini untuk memperoleh brosur/leaflet
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
Kawasan konservasi perairan merupakan bagian dari upaya pengelolaan atau konservasi
ekosistem. Berdasarkan tipe ekosistem yang dimiliki, kawasan konservasi perairan dapat meliputi: kawasan konservasi perairan tawar, perairan payau atau perairan laut. Kawasan konservasi perairan laut dikenal sebagai KKL. KKL yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah disebut Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD).
Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan sumber daya ikan pada waktu sekarang dan yang akan datang.
lebih lanjut mengenai KKP, silahkan klik disini untuk memperoleh brosur/leaflet
Status of Coral Reefs of the World: 2008
http://www.icriforum.org/gcrmn/gcrmn2008.html
This Status of Coral Reefs of the World: 2008 report is the 5th global report since the GCRMN (Global Coral Reef Monitoring Network), was formed in 1996 as an operational network of the International Coral Reef Initiative (ICRI). The catalyst for GCRMN was the inability of international agencies to report objectively on the health or otherwise of the world’s coral reefs. The US government then provided initial funding to set up a global network of coral reef workers to facilitate reporting on reef status; and has continued to be the major supporter of GCRMN and ICRI since the first strategies and action plans were developed in 1995. Each report (1998, 2000, 2002 and 2004) has aimed to present the current status of the world’s coral reefs, the threats to the reefs, and the initiatives being undertaken under the umbrella of ICRI to arrest the decline in the world’s coral reefs. These reports have been produced using the data and information from many coral reef experts around the world. For example 372 experts from 96 countries have contributed to this Status report. Many regional, national and local organisations, governmental, academic, NGO and volunteers have supported the functions of GCRMN. The united goal is to inform the global community on the status of coral reefs, the threats to them and, importantly, to list recommendations to improve coral reef conservation. There is widespread recognition that action is needed urgently, not only to conserve the enormous biodiversity on coral reefs, but also to assist local user communities to improve their livelihoods by ensuring the sustainable use of the reefs.
Full Report (20 MB) and others ... please click here
This Status of Coral Reefs of the World: 2008 report is the 5th global report since the GCRMN (Global Coral Reef Monitoring Network), was formed in 1996 as an operational network of the International Coral Reef Initiative (ICRI). The catalyst for GCRMN was the inability of international agencies to report objectively on the health or otherwise of the world’s coral reefs. The US government then provided initial funding to set up a global network of coral reef workers to facilitate reporting on reef status; and has continued to be the major supporter of GCRMN and ICRI since the first strategies and action plans were developed in 1995. Each report (1998, 2000, 2002 and 2004) has aimed to present the current status of the world’s coral reefs, the threats to the reefs, and the initiatives being undertaken under the umbrella of ICRI to arrest the decline in the world’s coral reefs. These reports have been produced using the data and information from many coral reef experts around the world. For example 372 experts from 96 countries have contributed to this Status report. Many regional, national and local organisations, governmental, academic, NGO and volunteers have supported the functions of GCRMN. The united goal is to inform the global community on the status of coral reefs, the threats to them and, importantly, to list recommendations to improve coral reef conservation. There is widespread recognition that action is needed urgently, not only to conserve the enormous biodiversity on coral reefs, but also to assist local user communities to improve their livelihoods by ensuring the sustainable use of the reefs.
Full Report (20 MB) and others ... please click here
Senin, Januari 19, 2009
Seperlima Terumbu Karang Dunia Mati
http://www.gatra.com/artikel.php?id=120990
Dampak Rumah Kaca
Seperlima Terumbu Karang Dunia Mati
Poznan, 11 Desember 2008 13:58
Dunia telah kehilangan hampir 20 persen terumbu karangnya akibat buangan karbondioksida. Demikian laporan yang disiarkan di Poznan, Polandia, Rabu.
Laporan yang disiarkan Global Coral Reef Monitoring Network di Poznan itu, berusaha memberi tekanan atas peserta pembicaraan PBB mengenai iklim di Poznan, Polandia, agar membuat kemajuan dalam memerangi kenaikan temperatur.
"Jika kecenderungan buangan karbon dioksida saat ini berlangsung terus, banyak terumbu karang mungkin akan hilang dalam waktu 20 sampai 40 tahun mendatang, dan ini akan memiliki konsekuensi berbahaya bagi sebanyak 500 juta orang yang bergantung atas terumbu karang untuk memperoleh nafkah mereka," kata laporan tersebut.
"Jika tak ada perubahan, kita akan menyaksikan berlipatnya karbon dioksida di atmosfir dalam waktu kurang dari 50 tahun," kata Carl Gustaf Lundin, pemimpin program kelautan global di International Union for Conservation of Nature, salah satu organisasi di belakang Global Coral Reef Monitoring Network.
"Karena karbon ini diserap, samudra akan menjadi lebih asam, yang secara serius merusak sangat banyak biota laut dari terumbu karang hingga kumpulan plankton dan dari udang besar hingga rumput laut," katanya.
Saat ini, perubahan iklim dipandang sebagai ancaman terbesar bagi terumbu karang. Ancaman utama iklim, seperti naiknya temperatur permukaan air laut dan tingkatan keasaman air laut, bertambah besar oleh ancaman lain termasuk pengkapan ikan secara berlebihan, polusi dan spesies pendatang.
Laporan tersebut, dengan membesarkan hati, menyatakan 45 persen terumbu karang saat ini berada dalam kondisi sehat. Tanda harapan lain ialah kemampuan sebagian terumbu karang untuk pulih setelah peristiwa besar "bleaching" akibat air yang menghangat, dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.
"Laporan itu merinci konsensus kuat ilmiah bahwa perubahan iklim harus dibatasi pada tingkat minimum absolut," kata Clive Wilkinson, Koordinator Global Coral Reef Monitoring Network.
Laporan tersebut juga menyatakan terumbu karang memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup pada saat perubahan iklim terjadi, jika faktor tekanan lain yang berkaitan dengan kegiatan manusia diperkecil. [TMA, Ant]
Dampak Rumah Kaca
Seperlima Terumbu Karang Dunia Mati
Poznan, 11 Desember 2008 13:58
Dunia telah kehilangan hampir 20 persen terumbu karangnya akibat buangan karbondioksida. Demikian laporan yang disiarkan di Poznan, Polandia, Rabu.
Laporan yang disiarkan Global Coral Reef Monitoring Network di Poznan itu, berusaha memberi tekanan atas peserta pembicaraan PBB mengenai iklim di Poznan, Polandia, agar membuat kemajuan dalam memerangi kenaikan temperatur.
"Jika kecenderungan buangan karbon dioksida saat ini berlangsung terus, banyak terumbu karang mungkin akan hilang dalam waktu 20 sampai 40 tahun mendatang, dan ini akan memiliki konsekuensi berbahaya bagi sebanyak 500 juta orang yang bergantung atas terumbu karang untuk memperoleh nafkah mereka," kata laporan tersebut.
"Jika tak ada perubahan, kita akan menyaksikan berlipatnya karbon dioksida di atmosfir dalam waktu kurang dari 50 tahun," kata Carl Gustaf Lundin, pemimpin program kelautan global di International Union for Conservation of Nature, salah satu organisasi di belakang Global Coral Reef Monitoring Network.
"Karena karbon ini diserap, samudra akan menjadi lebih asam, yang secara serius merusak sangat banyak biota laut dari terumbu karang hingga kumpulan plankton dan dari udang besar hingga rumput laut," katanya.
Saat ini, perubahan iklim dipandang sebagai ancaman terbesar bagi terumbu karang. Ancaman utama iklim, seperti naiknya temperatur permukaan air laut dan tingkatan keasaman air laut, bertambah besar oleh ancaman lain termasuk pengkapan ikan secara berlebihan, polusi dan spesies pendatang.
Laporan tersebut, dengan membesarkan hati, menyatakan 45 persen terumbu karang saat ini berada dalam kondisi sehat. Tanda harapan lain ialah kemampuan sebagian terumbu karang untuk pulih setelah peristiwa besar "bleaching" akibat air yang menghangat, dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.
"Laporan itu merinci konsensus kuat ilmiah bahwa perubahan iklim harus dibatasi pada tingkat minimum absolut," kata Clive Wilkinson, Koordinator Global Coral Reef Monitoring Network.
Laporan tersebut juga menyatakan terumbu karang memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup pada saat perubahan iklim terjadi, jika faktor tekanan lain yang berkaitan dengan kegiatan manusia diperkecil. [TMA, Ant]
Senin, Januari 12, 2009
Tiga Bulan Cuaca Buruk, Nelayan Lampung Merugi
sumber:http://republika.co.id/koran/0/25534.html
Senin, 12 Januari 2009 pukul 10:06:00
Tiga Bulan Cuaca Buruk, Nelayan Lampung Merugi
BANDAR LAMPUNG -- Selama tiga bulan terakhir, kondisi hidup nelayan di Lempasing, Lampung, semakin tidak menentu. Cuaca buruk, sejak Oktober tahun lalu hingga kini, membuat nelayan Lempasing yang menjaring ikan di perairan Lampung terus merugi hingga 50 persen dari hasil tangkapan ikan dibandingkan saat cuaca normal.
"Sudah tiga bulan ini, kami tidak melaut lagi. Cuaca sangat tidak menentu, nelayan khawatir kalau memaksakan diri melaut," kata Supriyanto (48 tahun), nelayan di Lempasing, kawasan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Lempasing, Bandar Lampung, Sabtu (10/1).
Berdasarkan pemantauan di kawasan Teluk Lampung, puluhan kapal nelayan bersandar tidak melaut setiap harinya. Lego jangkar kapal nelayan ini sudah menjadi pemandangan umum warga yang berkunjung ke PPI Lempasing sejak tiga bulan silam. Ratusan nelayan yang tidak lagi melaut terpaksa mencari penghasilan dengan menjadi kuli harian lepas di berbagai bangunan.
Menurut Supriyanto, sekali melaut, dirinya dengan anak buah kapal 10 orang menghabiskan biaya operasional berkisar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta setiap malamnya. Pada hari biasa dengan cuaca normal, ia mampu menangkap ikan dengan pendapatan mencapai Rp 2 juta. "Sekarang, kalau melaut dengan modal Rp 1 juta, kita hanya dapat penghasilan Rp 1 juta juga. Jadi, kami merugi sekitar 50 persen," ungkapnya.
Kondisi seperti ini pernah dialami nelayan pada awal tahun 2008 silam. Menurut data di Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, potensi kehilangan pendapatan nelayan di Lampung rata-rata Rp 50 miliar per hari jika mereka tidak melaut. Hitung-hitungan ini didapat dari hasil tangkapan nelayan per hari yang rata-rata 367,94 ton dengan harga rata-rata Rp 20 ribu per kilogram.
Dinas tersebut mencatat, produksi tangkapan laut nelayan di Lampung sebesar 134,5 ribu ton per tahun. Ini termasuk tangkapan bagan. Sedangkan, hasil tangkapan perairan umum nonlaut sebesar 11,3 ribu ton per tahun.Nelayan Lempasing dan juga nelayan Ujung Bom, Teluk Betung, mengaku bahwa cuaca buruk kali ini, selain hujan lebat, juga disertai angin kencang. Akibatnya, gelombang laut menjadi tinggi dan dapat mengempaskan kapal nelayan. Kondisi buruk ini sering dialami nelayan di perairan Teluk Lampung, Selat Sunda, Labuhan Maringga, dan Kalianda.
Meski masih ada beberapa nelayan yang nekat melaut karena didesak kebutuhan rumah tangga, para nelayan tersebut tidak mau menembus laut lepas. Akibatnya, hasil tangkapan ikan mereka tidak sebanding ketika mereka menangkap ikan di laut lepas. "Paling dapat ikan dua atau tiga ton saja. Padahal, biasanya sampai delapan ton," tutur Supriyanto.
Sedikitnya nelayan yang melaut membuat pasokan ikan laut di sejumlah pasar-pasar tradisional di Bandar Lampung menjadi berkurang. Imbasnya, harga ikan pun melambung tinggi. n mur
Senin, 12 Januari 2009 pukul 10:06:00
Tiga Bulan Cuaca Buruk, Nelayan Lampung Merugi
BANDAR LAMPUNG -- Selama tiga bulan terakhir, kondisi hidup nelayan di Lempasing, Lampung, semakin tidak menentu. Cuaca buruk, sejak Oktober tahun lalu hingga kini, membuat nelayan Lempasing yang menjaring ikan di perairan Lampung terus merugi hingga 50 persen dari hasil tangkapan ikan dibandingkan saat cuaca normal.
"Sudah tiga bulan ini, kami tidak melaut lagi. Cuaca sangat tidak menentu, nelayan khawatir kalau memaksakan diri melaut," kata Supriyanto (48 tahun), nelayan di Lempasing, kawasan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Lempasing, Bandar Lampung, Sabtu (10/1).
Berdasarkan pemantauan di kawasan Teluk Lampung, puluhan kapal nelayan bersandar tidak melaut setiap harinya. Lego jangkar kapal nelayan ini sudah menjadi pemandangan umum warga yang berkunjung ke PPI Lempasing sejak tiga bulan silam. Ratusan nelayan yang tidak lagi melaut terpaksa mencari penghasilan dengan menjadi kuli harian lepas di berbagai bangunan.
Menurut Supriyanto, sekali melaut, dirinya dengan anak buah kapal 10 orang menghabiskan biaya operasional berkisar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta setiap malamnya. Pada hari biasa dengan cuaca normal, ia mampu menangkap ikan dengan pendapatan mencapai Rp 2 juta. "Sekarang, kalau melaut dengan modal Rp 1 juta, kita hanya dapat penghasilan Rp 1 juta juga. Jadi, kami merugi sekitar 50 persen," ungkapnya.
Kondisi seperti ini pernah dialami nelayan pada awal tahun 2008 silam. Menurut data di Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, potensi kehilangan pendapatan nelayan di Lampung rata-rata Rp 50 miliar per hari jika mereka tidak melaut. Hitung-hitungan ini didapat dari hasil tangkapan nelayan per hari yang rata-rata 367,94 ton dengan harga rata-rata Rp 20 ribu per kilogram.
Dinas tersebut mencatat, produksi tangkapan laut nelayan di Lampung sebesar 134,5 ribu ton per tahun. Ini termasuk tangkapan bagan. Sedangkan, hasil tangkapan perairan umum nonlaut sebesar 11,3 ribu ton per tahun.Nelayan Lempasing dan juga nelayan Ujung Bom, Teluk Betung, mengaku bahwa cuaca buruk kali ini, selain hujan lebat, juga disertai angin kencang. Akibatnya, gelombang laut menjadi tinggi dan dapat mengempaskan kapal nelayan. Kondisi buruk ini sering dialami nelayan di perairan Teluk Lampung, Selat Sunda, Labuhan Maringga, dan Kalianda.
Meski masih ada beberapa nelayan yang nekat melaut karena didesak kebutuhan rumah tangga, para nelayan tersebut tidak mau menembus laut lepas. Akibatnya, hasil tangkapan ikan mereka tidak sebanding ketika mereka menangkap ikan di laut lepas. "Paling dapat ikan dua atau tiga ton saja. Padahal, biasanya sampai delapan ton," tutur Supriyanto.
Sedikitnya nelayan yang melaut membuat pasokan ikan laut di sejumlah pasar-pasar tradisional di Bandar Lampung menjadi berkurang. Imbasnya, harga ikan pun melambung tinggi. n mur
50% ANGGARAN DKP TAHUN 2009 DI DAERAH
sumber: siaran Pers DKP
No. 05/PDSI/I/2009
50% ANGGARAN DKP TAHUN 2009 DI DAERAH
Sekarang ini banyak Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah, sehingga perangkat daerah dituntut sungguh-sungguh melaksanakan dan menggunakan anggaran tersebut secara efisien, efektif dan tidak terjadi pemborosan. Sedangkan untuk aparatur pengawasan, diintruksikan untuk melakukan inspeksi yang ketat dan seksama. Demikian diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 di Ruang Mina Bahari I, Gedung Departemen Kelautan dan Perikanan, Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat (7/1). Dari total anggaran Rp 3,4 triliun, sekitar 50% diperuntukkan bagi kegiatan di daerah.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, bahwa tahun anggaran 2009 merupakan awal pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja secara penuh (full scale). Lebih lanjut Menteri menegaskan kepada eselon I untuk memahami dan mempersiapkan beberapa hal, terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2009. Pertama, tahun ini agar dijadikan momentum untuk optimal dalam menyiapkan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 pasal 9 ayat 6, bahwa pelaksanaan pelelangan dapat dilaksanakan sedini mungkin sebelum DIPA terbit sepanjang tidak melakukan kontrak perjanjian. Dengan demikian maka pelaksanaan tugas dapat langsung operasional tanpa penundaan. Kedua, setiap unit Eselon I dapat menyelesaikan penyajian leporan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengeliminir Disclaimer. Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, agar lebih memperhatikan unsur kehati-hatian, terutama terkait dengan alokasi belanja modal yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan yang cermat dan teliti pada setiap tahap pengadaan. Keempat, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), harus lebih menguasai substansi setiap kegiatan yang ada di masing-masing Satuan Kerja (Satker). Kelima, pelaksanaan kegiatan di setiap Satker lebih memperhatikan faktor akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi Eselon I, serta lebih berkonsentasi pada outcome.
Dalam lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), telah diserahkan 390 DIPA terdiri dari 56 DIPA untuk Satker Pusat dan 334 DIPA untuk Tugas Perbantuan (TP). Sedangkan penyerahan DIPA Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dekonsentrasi di daerah, dilaksanakan oleh gubernur kepada pejabat UPT dan kepala dinas masing-masing.
Untuk realisasi pada tahun anggaran 2008, dari alokasi Rp 3,01 triliun telah terealisasi sebesar Rp 2,29 triliun (75,99%). Untuk tahun anggaran 2009, APBN di DKP adalah sebesar Rp 3,4 triliun, terdiri dari: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,7 triliun, Anggaran Belanja untuk UPT sebesar Rp 815,1 milyar, Tugas Perbantuan sebesar Rp 413,5 milyar dan dekonsentasi sebesar Rp 472 milyar.
Sedangkan dari total Anggaran Belanja tersebut dialokasikan pada Belanja Pegawai sebesar Rp 352,4 milyar, Belanja Barang sebesar Rp 1,970 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 1,060 triliun, dan bantuan Sosial sebesar Rp 63,5 milyar. Untuk penyusunan RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga) dan DIPA tahun 2009 sebagai penjabaran RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) Tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan pagu definitif yang ditetapkan berdasarkan UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN tahun 2009.
Anggaran yang diperoleh DKP tersebut banyak pihak yang menganggap terlalu kecil. Beberapa alasan yang mendasari penilaian tersebut, diantaranya adalah, Pertama, dalam sektor kelautan dan perikanan, banyak aspek yang selama ini tidak tersentuh, misalnya pulau-pulau terpencil, infrastruktur pesisir dan lain-lain. Kedua, proporsi masyarakat miskin, apabila dilihat dari faktor-faktor yang terdapat pada nilai Development Index, kebanyakan pada masyarakat pesisir. Hal ini bisa dimaklumi, karena banyak akses transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai. Ketiga, biaya operasional kegiatan di laut dan pesisir beserta biaya modalnya jauh lebih mahal dari kegiatan yang sama dalam kondisi “lumrah” di darat. Bisa dibayangkan mahalnya biaya transportasi penduduk, dibanding didaerah kepulauan dengan di darat. Begitu pula pengawasan di tengah laut dengan di darat.
Oleh karenanya, filosofi pembiayaan pembangunan untuk kelautan dan perikanan hendaknya diutamakan atau diniatkan untuk penguatan guna kesejahteraan masyarakat, penguatan kedaulatan dan kelestarian. Walaupun benefit ekonomi juga bisa kita raih dari outcome hasil sumberdaya perairan.
Jakarta, Januari 2009
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
ttd
Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed.
No. 05/PDSI/I/2009
50% ANGGARAN DKP TAHUN 2009 DI DAERAH
Sekarang ini banyak Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah, sehingga perangkat daerah dituntut sungguh-sungguh melaksanakan dan menggunakan anggaran tersebut secara efisien, efektif dan tidak terjadi pemborosan. Sedangkan untuk aparatur pengawasan, diintruksikan untuk melakukan inspeksi yang ketat dan seksama. Demikian diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 di Ruang Mina Bahari I, Gedung Departemen Kelautan dan Perikanan, Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat (7/1). Dari total anggaran Rp 3,4 triliun, sekitar 50% diperuntukkan bagi kegiatan di daerah.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, bahwa tahun anggaran 2009 merupakan awal pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja secara penuh (full scale). Lebih lanjut Menteri menegaskan kepada eselon I untuk memahami dan mempersiapkan beberapa hal, terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2009. Pertama, tahun ini agar dijadikan momentum untuk optimal dalam menyiapkan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 pasal 9 ayat 6, bahwa pelaksanaan pelelangan dapat dilaksanakan sedini mungkin sebelum DIPA terbit sepanjang tidak melakukan kontrak perjanjian. Dengan demikian maka pelaksanaan tugas dapat langsung operasional tanpa penundaan. Kedua, setiap unit Eselon I dapat menyelesaikan penyajian leporan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengeliminir Disclaimer. Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, agar lebih memperhatikan unsur kehati-hatian, terutama terkait dengan alokasi belanja modal yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan yang cermat dan teliti pada setiap tahap pengadaan. Keempat, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), harus lebih menguasai substansi setiap kegiatan yang ada di masing-masing Satuan Kerja (Satker). Kelima, pelaksanaan kegiatan di setiap Satker lebih memperhatikan faktor akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi Eselon I, serta lebih berkonsentasi pada outcome.
Dalam lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), telah diserahkan 390 DIPA terdiri dari 56 DIPA untuk Satker Pusat dan 334 DIPA untuk Tugas Perbantuan (TP). Sedangkan penyerahan DIPA Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dekonsentrasi di daerah, dilaksanakan oleh gubernur kepada pejabat UPT dan kepala dinas masing-masing.
Untuk realisasi pada tahun anggaran 2008, dari alokasi Rp 3,01 triliun telah terealisasi sebesar Rp 2,29 triliun (75,99%). Untuk tahun anggaran 2009, APBN di DKP adalah sebesar Rp 3,4 triliun, terdiri dari: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,7 triliun, Anggaran Belanja untuk UPT sebesar Rp 815,1 milyar, Tugas Perbantuan sebesar Rp 413,5 milyar dan dekonsentasi sebesar Rp 472 milyar.
Sedangkan dari total Anggaran Belanja tersebut dialokasikan pada Belanja Pegawai sebesar Rp 352,4 milyar, Belanja Barang sebesar Rp 1,970 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 1,060 triliun, dan bantuan Sosial sebesar Rp 63,5 milyar. Untuk penyusunan RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga) dan DIPA tahun 2009 sebagai penjabaran RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) Tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan pagu definitif yang ditetapkan berdasarkan UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN tahun 2009.
Anggaran yang diperoleh DKP tersebut banyak pihak yang menganggap terlalu kecil. Beberapa alasan yang mendasari penilaian tersebut, diantaranya adalah, Pertama, dalam sektor kelautan dan perikanan, banyak aspek yang selama ini tidak tersentuh, misalnya pulau-pulau terpencil, infrastruktur pesisir dan lain-lain. Kedua, proporsi masyarakat miskin, apabila dilihat dari faktor-faktor yang terdapat pada nilai Development Index, kebanyakan pada masyarakat pesisir. Hal ini bisa dimaklumi, karena banyak akses transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai. Ketiga, biaya operasional kegiatan di laut dan pesisir beserta biaya modalnya jauh lebih mahal dari kegiatan yang sama dalam kondisi “lumrah” di darat. Bisa dibayangkan mahalnya biaya transportasi penduduk, dibanding didaerah kepulauan dengan di darat. Begitu pula pengawasan di tengah laut dengan di darat.
Oleh karenanya, filosofi pembiayaan pembangunan untuk kelautan dan perikanan hendaknya diutamakan atau diniatkan untuk penguatan guna kesejahteraan masyarakat, penguatan kedaulatan dan kelestarian. Walaupun benefit ekonomi juga bisa kita raih dari outcome hasil sumberdaya perairan.
Jakarta, Januari 2009
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
ttd
Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed.
Langganan:
Postingan (Atom)
