http://www.gatra.com/artikel.php?id=120990
Dampak Rumah Kaca
Seperlima Terumbu Karang Dunia Mati
Poznan, 11 Desember 2008 13:58
Dunia telah kehilangan hampir 20 persen terumbu karangnya akibat buangan karbondioksida. Demikian laporan yang disiarkan di Poznan, Polandia, Rabu.
Laporan yang disiarkan Global Coral Reef Monitoring Network di Poznan itu, berusaha memberi tekanan atas peserta pembicaraan PBB mengenai iklim di Poznan, Polandia, agar membuat kemajuan dalam memerangi kenaikan temperatur.
"Jika kecenderungan buangan karbon dioksida saat ini berlangsung terus, banyak terumbu karang mungkin akan hilang dalam waktu 20 sampai 40 tahun mendatang, dan ini akan memiliki konsekuensi berbahaya bagi sebanyak 500 juta orang yang bergantung atas terumbu karang untuk memperoleh nafkah mereka," kata laporan tersebut.
"Jika tak ada perubahan, kita akan menyaksikan berlipatnya karbon dioksida di atmosfir dalam waktu kurang dari 50 tahun," kata Carl Gustaf Lundin, pemimpin program kelautan global di International Union for Conservation of Nature, salah satu organisasi di belakang Global Coral Reef Monitoring Network.
"Karena karbon ini diserap, samudra akan menjadi lebih asam, yang secara serius merusak sangat banyak biota laut dari terumbu karang hingga kumpulan plankton dan dari udang besar hingga rumput laut," katanya.
Saat ini, perubahan iklim dipandang sebagai ancaman terbesar bagi terumbu karang. Ancaman utama iklim, seperti naiknya temperatur permukaan air laut dan tingkatan keasaman air laut, bertambah besar oleh ancaman lain termasuk pengkapan ikan secara berlebihan, polusi dan spesies pendatang.
Laporan tersebut, dengan membesarkan hati, menyatakan 45 persen terumbu karang saat ini berada dalam kondisi sehat. Tanda harapan lain ialah kemampuan sebagian terumbu karang untuk pulih setelah peristiwa besar "bleaching" akibat air yang menghangat, dan menyesuaikan diri dengan perubahan iklim.
"Laporan itu merinci konsensus kuat ilmiah bahwa perubahan iklim harus dibatasi pada tingkat minimum absolut," kata Clive Wilkinson, Koordinator Global Coral Reef Monitoring Network.
Laporan tersebut juga menyatakan terumbu karang memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup pada saat perubahan iklim terjadi, jika faktor tekanan lain yang berkaitan dengan kegiatan manusia diperkecil. [TMA, Ant]
Healthy REEFs abundant FISH
Senin, Januari 19, 2009
Senin, Januari 12, 2009
Tiga Bulan Cuaca Buruk, Nelayan Lampung Merugi
sumber:http://republika.co.id/koran/0/25534.html
Senin, 12 Januari 2009 pukul 10:06:00
Tiga Bulan Cuaca Buruk, Nelayan Lampung Merugi
BANDAR LAMPUNG -- Selama tiga bulan terakhir, kondisi hidup nelayan di Lempasing, Lampung, semakin tidak menentu. Cuaca buruk, sejak Oktober tahun lalu hingga kini, membuat nelayan Lempasing yang menjaring ikan di perairan Lampung terus merugi hingga 50 persen dari hasil tangkapan ikan dibandingkan saat cuaca normal.
"Sudah tiga bulan ini, kami tidak melaut lagi. Cuaca sangat tidak menentu, nelayan khawatir kalau memaksakan diri melaut," kata Supriyanto (48 tahun), nelayan di Lempasing, kawasan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Lempasing, Bandar Lampung, Sabtu (10/1).
Berdasarkan pemantauan di kawasan Teluk Lampung, puluhan kapal nelayan bersandar tidak melaut setiap harinya. Lego jangkar kapal nelayan ini sudah menjadi pemandangan umum warga yang berkunjung ke PPI Lempasing sejak tiga bulan silam. Ratusan nelayan yang tidak lagi melaut terpaksa mencari penghasilan dengan menjadi kuli harian lepas di berbagai bangunan.
Menurut Supriyanto, sekali melaut, dirinya dengan anak buah kapal 10 orang menghabiskan biaya operasional berkisar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta setiap malamnya. Pada hari biasa dengan cuaca normal, ia mampu menangkap ikan dengan pendapatan mencapai Rp 2 juta. "Sekarang, kalau melaut dengan modal Rp 1 juta, kita hanya dapat penghasilan Rp 1 juta juga. Jadi, kami merugi sekitar 50 persen," ungkapnya.
Kondisi seperti ini pernah dialami nelayan pada awal tahun 2008 silam. Menurut data di Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, potensi kehilangan pendapatan nelayan di Lampung rata-rata Rp 50 miliar per hari jika mereka tidak melaut. Hitung-hitungan ini didapat dari hasil tangkapan nelayan per hari yang rata-rata 367,94 ton dengan harga rata-rata Rp 20 ribu per kilogram.
Dinas tersebut mencatat, produksi tangkapan laut nelayan di Lampung sebesar 134,5 ribu ton per tahun. Ini termasuk tangkapan bagan. Sedangkan, hasil tangkapan perairan umum nonlaut sebesar 11,3 ribu ton per tahun.Nelayan Lempasing dan juga nelayan Ujung Bom, Teluk Betung, mengaku bahwa cuaca buruk kali ini, selain hujan lebat, juga disertai angin kencang. Akibatnya, gelombang laut menjadi tinggi dan dapat mengempaskan kapal nelayan. Kondisi buruk ini sering dialami nelayan di perairan Teluk Lampung, Selat Sunda, Labuhan Maringga, dan Kalianda.
Meski masih ada beberapa nelayan yang nekat melaut karena didesak kebutuhan rumah tangga, para nelayan tersebut tidak mau menembus laut lepas. Akibatnya, hasil tangkapan ikan mereka tidak sebanding ketika mereka menangkap ikan di laut lepas. "Paling dapat ikan dua atau tiga ton saja. Padahal, biasanya sampai delapan ton," tutur Supriyanto.
Sedikitnya nelayan yang melaut membuat pasokan ikan laut di sejumlah pasar-pasar tradisional di Bandar Lampung menjadi berkurang. Imbasnya, harga ikan pun melambung tinggi. n mur
Senin, 12 Januari 2009 pukul 10:06:00
Tiga Bulan Cuaca Buruk, Nelayan Lampung Merugi
BANDAR LAMPUNG -- Selama tiga bulan terakhir, kondisi hidup nelayan di Lempasing, Lampung, semakin tidak menentu. Cuaca buruk, sejak Oktober tahun lalu hingga kini, membuat nelayan Lempasing yang menjaring ikan di perairan Lampung terus merugi hingga 50 persen dari hasil tangkapan ikan dibandingkan saat cuaca normal.
"Sudah tiga bulan ini, kami tidak melaut lagi. Cuaca sangat tidak menentu, nelayan khawatir kalau memaksakan diri melaut," kata Supriyanto (48 tahun), nelayan di Lempasing, kawasan Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Lempasing, Bandar Lampung, Sabtu (10/1).
Berdasarkan pemantauan di kawasan Teluk Lampung, puluhan kapal nelayan bersandar tidak melaut setiap harinya. Lego jangkar kapal nelayan ini sudah menjadi pemandangan umum warga yang berkunjung ke PPI Lempasing sejak tiga bulan silam. Ratusan nelayan yang tidak lagi melaut terpaksa mencari penghasilan dengan menjadi kuli harian lepas di berbagai bangunan.
Menurut Supriyanto, sekali melaut, dirinya dengan anak buah kapal 10 orang menghabiskan biaya operasional berkisar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta setiap malamnya. Pada hari biasa dengan cuaca normal, ia mampu menangkap ikan dengan pendapatan mencapai Rp 2 juta. "Sekarang, kalau melaut dengan modal Rp 1 juta, kita hanya dapat penghasilan Rp 1 juta juga. Jadi, kami merugi sekitar 50 persen," ungkapnya.
Kondisi seperti ini pernah dialami nelayan pada awal tahun 2008 silam. Menurut data di Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, potensi kehilangan pendapatan nelayan di Lampung rata-rata Rp 50 miliar per hari jika mereka tidak melaut. Hitung-hitungan ini didapat dari hasil tangkapan nelayan per hari yang rata-rata 367,94 ton dengan harga rata-rata Rp 20 ribu per kilogram.
Dinas tersebut mencatat, produksi tangkapan laut nelayan di Lampung sebesar 134,5 ribu ton per tahun. Ini termasuk tangkapan bagan. Sedangkan, hasil tangkapan perairan umum nonlaut sebesar 11,3 ribu ton per tahun.Nelayan Lempasing dan juga nelayan Ujung Bom, Teluk Betung, mengaku bahwa cuaca buruk kali ini, selain hujan lebat, juga disertai angin kencang. Akibatnya, gelombang laut menjadi tinggi dan dapat mengempaskan kapal nelayan. Kondisi buruk ini sering dialami nelayan di perairan Teluk Lampung, Selat Sunda, Labuhan Maringga, dan Kalianda.
Meski masih ada beberapa nelayan yang nekat melaut karena didesak kebutuhan rumah tangga, para nelayan tersebut tidak mau menembus laut lepas. Akibatnya, hasil tangkapan ikan mereka tidak sebanding ketika mereka menangkap ikan di laut lepas. "Paling dapat ikan dua atau tiga ton saja. Padahal, biasanya sampai delapan ton," tutur Supriyanto.
Sedikitnya nelayan yang melaut membuat pasokan ikan laut di sejumlah pasar-pasar tradisional di Bandar Lampung menjadi berkurang. Imbasnya, harga ikan pun melambung tinggi. n mur
50% ANGGARAN DKP TAHUN 2009 DI DAERAH
sumber: siaran Pers DKP
No. 05/PDSI/I/2009
50% ANGGARAN DKP TAHUN 2009 DI DAERAH
Sekarang ini banyak Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah, sehingga perangkat daerah dituntut sungguh-sungguh melaksanakan dan menggunakan anggaran tersebut secara efisien, efektif dan tidak terjadi pemborosan. Sedangkan untuk aparatur pengawasan, diintruksikan untuk melakukan inspeksi yang ketat dan seksama. Demikian diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 di Ruang Mina Bahari I, Gedung Departemen Kelautan dan Perikanan, Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat (7/1). Dari total anggaran Rp 3,4 triliun, sekitar 50% diperuntukkan bagi kegiatan di daerah.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, bahwa tahun anggaran 2009 merupakan awal pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja secara penuh (full scale). Lebih lanjut Menteri menegaskan kepada eselon I untuk memahami dan mempersiapkan beberapa hal, terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2009. Pertama, tahun ini agar dijadikan momentum untuk optimal dalam menyiapkan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 pasal 9 ayat 6, bahwa pelaksanaan pelelangan dapat dilaksanakan sedini mungkin sebelum DIPA terbit sepanjang tidak melakukan kontrak perjanjian. Dengan demikian maka pelaksanaan tugas dapat langsung operasional tanpa penundaan. Kedua, setiap unit Eselon I dapat menyelesaikan penyajian leporan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengeliminir Disclaimer. Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, agar lebih memperhatikan unsur kehati-hatian, terutama terkait dengan alokasi belanja modal yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan yang cermat dan teliti pada setiap tahap pengadaan. Keempat, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), harus lebih menguasai substansi setiap kegiatan yang ada di masing-masing Satuan Kerja (Satker). Kelima, pelaksanaan kegiatan di setiap Satker lebih memperhatikan faktor akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi Eselon I, serta lebih berkonsentasi pada outcome.
Dalam lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), telah diserahkan 390 DIPA terdiri dari 56 DIPA untuk Satker Pusat dan 334 DIPA untuk Tugas Perbantuan (TP). Sedangkan penyerahan DIPA Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dekonsentrasi di daerah, dilaksanakan oleh gubernur kepada pejabat UPT dan kepala dinas masing-masing.
Untuk realisasi pada tahun anggaran 2008, dari alokasi Rp 3,01 triliun telah terealisasi sebesar Rp 2,29 triliun (75,99%). Untuk tahun anggaran 2009, APBN di DKP adalah sebesar Rp 3,4 triliun, terdiri dari: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,7 triliun, Anggaran Belanja untuk UPT sebesar Rp 815,1 milyar, Tugas Perbantuan sebesar Rp 413,5 milyar dan dekonsentasi sebesar Rp 472 milyar.
Sedangkan dari total Anggaran Belanja tersebut dialokasikan pada Belanja Pegawai sebesar Rp 352,4 milyar, Belanja Barang sebesar Rp 1,970 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 1,060 triliun, dan bantuan Sosial sebesar Rp 63,5 milyar. Untuk penyusunan RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga) dan DIPA tahun 2009 sebagai penjabaran RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) Tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan pagu definitif yang ditetapkan berdasarkan UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN tahun 2009.
Anggaran yang diperoleh DKP tersebut banyak pihak yang menganggap terlalu kecil. Beberapa alasan yang mendasari penilaian tersebut, diantaranya adalah, Pertama, dalam sektor kelautan dan perikanan, banyak aspek yang selama ini tidak tersentuh, misalnya pulau-pulau terpencil, infrastruktur pesisir dan lain-lain. Kedua, proporsi masyarakat miskin, apabila dilihat dari faktor-faktor yang terdapat pada nilai Development Index, kebanyakan pada masyarakat pesisir. Hal ini bisa dimaklumi, karena banyak akses transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai. Ketiga, biaya operasional kegiatan di laut dan pesisir beserta biaya modalnya jauh lebih mahal dari kegiatan yang sama dalam kondisi “lumrah” di darat. Bisa dibayangkan mahalnya biaya transportasi penduduk, dibanding didaerah kepulauan dengan di darat. Begitu pula pengawasan di tengah laut dengan di darat.
Oleh karenanya, filosofi pembiayaan pembangunan untuk kelautan dan perikanan hendaknya diutamakan atau diniatkan untuk penguatan guna kesejahteraan masyarakat, penguatan kedaulatan dan kelestarian. Walaupun benefit ekonomi juga bisa kita raih dari outcome hasil sumberdaya perairan.
Jakarta, Januari 2009
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
ttd
Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed.
No. 05/PDSI/I/2009
50% ANGGARAN DKP TAHUN 2009 DI DAERAH
Sekarang ini banyak Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke daerah, sehingga perangkat daerah dituntut sungguh-sungguh melaksanakan dan menggunakan anggaran tersebut secara efisien, efektif dan tidak terjadi pemborosan. Sedangkan untuk aparatur pengawasan, diintruksikan untuk melakukan inspeksi yang ketat dan seksama. Demikian diungkapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 di Ruang Mina Bahari I, Gedung Departemen Kelautan dan Perikanan, Jl. Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta Pusat (7/1). Dari total anggaran Rp 3,4 triliun, sekitar 50% diperuntukkan bagi kegiatan di daerah.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan, bahwa tahun anggaran 2009 merupakan awal pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja secara penuh (full scale). Lebih lanjut Menteri menegaskan kepada eselon I untuk memahami dan mempersiapkan beberapa hal, terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2009. Pertama, tahun ini agar dijadikan momentum untuk optimal dalam menyiapkan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 pasal 9 ayat 6, bahwa pelaksanaan pelelangan dapat dilaksanakan sedini mungkin sebelum DIPA terbit sepanjang tidak melakukan kontrak perjanjian. Dengan demikian maka pelaksanaan tugas dapat langsung operasional tanpa penundaan. Kedua, setiap unit Eselon I dapat menyelesaikan penyajian leporan keuangan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat mengeliminir Disclaimer. Ketiga, dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, agar lebih memperhatikan unsur kehati-hatian, terutama terkait dengan alokasi belanja modal yang cukup besar. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan yang cermat dan teliti pada setiap tahap pengadaan. Keempat, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), harus lebih menguasai substansi setiap kegiatan yang ada di masing-masing Satuan Kerja (Satker). Kelima, pelaksanaan kegiatan di setiap Satker lebih memperhatikan faktor akuntabilitas dalam melaksanakan fungsi Eselon I, serta lebih berkonsentasi pada outcome.
Dalam lingkup Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), telah diserahkan 390 DIPA terdiri dari 56 DIPA untuk Satker Pusat dan 334 DIPA untuk Tugas Perbantuan (TP). Sedangkan penyerahan DIPA Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan dekonsentrasi di daerah, dilaksanakan oleh gubernur kepada pejabat UPT dan kepala dinas masing-masing.
Untuk realisasi pada tahun anggaran 2008, dari alokasi Rp 3,01 triliun telah terealisasi sebesar Rp 2,29 triliun (75,99%). Untuk tahun anggaran 2009, APBN di DKP adalah sebesar Rp 3,4 triliun, terdiri dari: Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1,7 triliun, Anggaran Belanja untuk UPT sebesar Rp 815,1 milyar, Tugas Perbantuan sebesar Rp 413,5 milyar dan dekonsentasi sebesar Rp 472 milyar.
Sedangkan dari total Anggaran Belanja tersebut dialokasikan pada Belanja Pegawai sebesar Rp 352,4 milyar, Belanja Barang sebesar Rp 1,970 triliun, Belanja Modal sebesar Rp 1,060 triliun, dan bantuan Sosial sebesar Rp 63,5 milyar. Untuk penyusunan RKA-KL (Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga) dan DIPA tahun 2009 sebagai penjabaran RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) Tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan pagu definitif yang ditetapkan berdasarkan UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN tahun 2009.
Anggaran yang diperoleh DKP tersebut banyak pihak yang menganggap terlalu kecil. Beberapa alasan yang mendasari penilaian tersebut, diantaranya adalah, Pertama, dalam sektor kelautan dan perikanan, banyak aspek yang selama ini tidak tersentuh, misalnya pulau-pulau terpencil, infrastruktur pesisir dan lain-lain. Kedua, proporsi masyarakat miskin, apabila dilihat dari faktor-faktor yang terdapat pada nilai Development Index, kebanyakan pada masyarakat pesisir. Hal ini bisa dimaklumi, karena banyak akses transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan yang kurang memadai. Ketiga, biaya operasional kegiatan di laut dan pesisir beserta biaya modalnya jauh lebih mahal dari kegiatan yang sama dalam kondisi “lumrah” di darat. Bisa dibayangkan mahalnya biaya transportasi penduduk, dibanding didaerah kepulauan dengan di darat. Begitu pula pengawasan di tengah laut dengan di darat.
Oleh karenanya, filosofi pembiayaan pembangunan untuk kelautan dan perikanan hendaknya diutamakan atau diniatkan untuk penguatan guna kesejahteraan masyarakat, penguatan kedaulatan dan kelestarian. Walaupun benefit ekonomi juga bisa kita raih dari outcome hasil sumberdaya perairan.
Jakarta, Januari 2009
Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi
ttd
Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed.
Selasa, Desember 30, 2008
Konservasi Kawasan Perairan Indonesia bagi Masa Depan Dunia
Penulis: YAYA MULYANA dan AGUS DERMAWAN
Peluncuran Buku dilaksanakan di Penang Bistro, 30 Desember 2008. Oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan (Bp. M. SYAMSUL MAARIF). Ulasan dan pembahasan buku oleh Bp. Hajim Jalal dan Bp. Effendy A. Sumardja. Moderator: Rianny Djangkaru. Hadir pada acara tersebut keluarga besar Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, Keluarga Besar COREMAP II, Sesditjen KP3K, Dit. Kelautan dan Perikanan Bappenas, Para Direktur Lingkup KP3K, Ditjen terkait lingkup DKP, Ditjen PHKA Dephut, Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan lainnya.
Sekapur Sirih Penulis
Konservasi kawasan perairan merupakan bagian dari upaya konservasi ekosistem yang ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan. Upaya ini memerlukan pendekatan pengelolaan yang lebih spesifik, antara lain, karena terkait dengan dinamika ekosistem perairan yang senantiasa bergerak serta karakteristik biota perairan yang tidak mengenal pemisahan wewenang maupun batas-batas wilayah administrasi pemerintahan. Di lain pihak, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan wewenang urusan–urusan pemerintahan di bidang konservasi kawasan dan konservasi jenis ikan berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensi masing-masing instansi pelaksana mandat.
Makna konservasi sumberdaya ikan bukan saja perlindungan semata, namun secara seimbang melaksanakan upaya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumberdaya ikan. Mengingat harapan pelestarian sumberdaya ikan terletak di jantung kawasan konservasi perairan, Departemen Kelautan dan Perikanan khususnya melalui Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut sejauh ini telah melakukan pembinaan, sosialisasi dan bantuan teknis bagi lembaga/instansi/Dinas Kelautan dan Perikanan, baik kabupaten maupun provinsi, dalam mengembangkan kawasan konservasi perairan di daerah. Di tengah perubahan selama satu dekade terakhir, terutama menyangkut otonomi daerah dan tuntutan partisipasi masyarakat yang lebih terbuka, upaya-upaya konservasi kawasan perairan tersebut telah mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat.
Buku ini disusun untuk memberikan gambaran tentang upaya-upaya konservasi sumberdaya ikan yang telah dilakukan utamanya terkait tugas pokok dan fungsi Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut. Buku ini diawali dengan catatan kecil tentang bagaimana menjaga laut demi masa depan, bukan hanya untuk anakcucu, tetapi sekaligus menjaga kelangsungan hidup ekosistem dunia, dilanjutkan dengan untaian refleksi kisah konservasi kawasan perairan, memaknai aturan konservasi, upaya harmonisasi konservasi kawasan perairan dan jenis ikan beserta penatakelolaannya, hingga kepada perkembangan konservasi pada masa kini serta diakhiri dengan menatap masa depan konservasi perairan. Beragam upaya dalam mengembangkan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, baik di tingkat ekosistem, jenis dan genetik, diharapkan fajar konservasi perairan menjadi makin benderang. Tidak saja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak generasi mendatang atas sumber daya ikan, tetapi juga untuk mencapai kejayaan dan kelestarian wilayah perairan Nusantara.
Membaca buku ini, kita seolah menjadi bagian dari perjalanan direktorat konservasi dan taman nasional laut dalam menggagas ide, menuangkan pemikiran dan mencurahkan dedikasi untuk menjawab tantangan pengelolaan sumberdaya ikan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Akhirnya, Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya buku ini, tak lupa terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung mulai dari proses pengumpulan materi, penulisan hingga terselesaikannya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pihak-phak yang membutuhkannya.
Pengantar Dirjen KP3K
Indonesia merupakan negara kaya dengan berlimpah potensi sumberdaya yang teramat bernilai. Hampir 75 % dari seluruh wilayah Indonesia merupakan perairan pesisir dan lautan. Indonesia adalah negeri kepulauan, negeri bahari dengan 2,7 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif (ZEE). Perairan laut Indonesia teramat kaya dan beragam sumberdaya hayati. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-2 yang memiliki terumbu karang terluas di dunia setelah Australia. Indonesia juga merupakan pusat segitiga terumbu karang dunia yang dikenal dengan istilah “The Coral Triangle” yang merupakan kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan lebih dari 70 genera dan 500 spesies. The Coral Triangle tersebut meliputi enam negara yaitu Malaysia, Philipina, Timor Leste, Papua Nugini, Indonesia dan Solomon Islands. Posisi ini tentunya membuat terumbu karang Indonesia menjadi jauh lebih penting lagi, karena disamping menjadi sumber penghidupan masyarakat Indonesia juga bagi dunia.
Konservasi memegang peranan penting dalam mengimbangi kegiatan ekploitatif maupun terdegradasinya sumberdaya sebagai akibat dari berbagai aktivitas manusia. Upaya konservasi, khususnya sumberdaya ikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara keseluruhan. Mengingat karakteristik sumberdaya ikan dan lingkungannya mempunyai sensitifitas yang tinggi terhadap pengaruh iklim maupun musiman serta aspek-aspek keterkaitan ekosistem antar wilayah, maka dalam pengelolaan konservasi sumberdaya ikan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian.
Komitmen Departemen Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan upaya pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan tidak terlepas dari implementasi misi Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan, yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan bagi masyarakat dan nelayan yang berada di sekitar wilayah kawasan konservasi. Selain itu, belum efektifnya pengelolaan konservasi perairan serta banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaannya menambah keyakinan bahwa pengelolaan perikanan yang berkelanjutan tidak dapat terpisahkan dari manajemen konservasi perairan secara utuh, sehingga harmonisasi program, pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia serta kerjasama multipihak menjadi penting.
Akhir kata, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kami sampaikan selamat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas terbitnya buku konservasi yang cukup memberi kesan tersendiri, semoga karya berharga ini mampu mengilhami dan memotivasi berbagai pihak dalam konservasi sumberdaya ikan untuk kesejahteraan generasi kini dan mendatang
BUKU KONSERVASI KAWASAN PERAIRAN INDONESIA BAGI MASA DEPAN DUNIA selengkapnya silahkan KLIK DISINI
GLOBALISASI PERIKANAN : BERKAH ATAU BENCANA?
Berikut artikel dimuat di KORAN TEMPO, 27 des 2008.Moga bermanfaat
GLOBALISASI PERIKANAN : BERKAH ATAU BENCANA?
(Catatan Akhir Tahun 2008)
Oleh :
Arif Satria
Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB
Tahun 2008 banyak fenomena globalisasi perikanan mengemuka. Berlakunya EPA 1 Juli 2008 lalu membuat bea masuk 51 produk perikanan kita ke Jepang menjadi nol. Semula ini pertanda globalisasi kian menguat. Namun globalisasi perikanan juga ternyata bermasalah. Pertemuan WTO di Jenewa yang gagal juga terkait dengan perikanan. Begitu pula krisis finansial global memporakporandakan perdagangan perikanan. Pertanyaannya: bagaimana dampak globalisasi perikanan terhadap Indonesia?
Globalisasi perikanan memiliki paling tidak tiga isu. Isu pertama adalah globalisasi produksi. Saat ini total produksi perikanan dunia mencapai 145 juta ton, yang masih didominasi perikanan tangkap (64%) dan budidaya (36%). Sumbangan negara sedang berkembang (NSB) terhadap total produksi dunia mencapai 80%, dan terhadap produksi budidaya lebih dari 90%. Bayangkan kontribusi Cina sendiri sudah mencapai 67%. Isu produksi menjadi isu global tatkala semua negara kini merasakan krisis faktor produksi yang sama, seperti krisis energi. Harga BBM yang mencapai lebih dari 140 USD/barel tentu memukul usaha perikanan tangkap. Pauly et.al memprediksi bahwa perikanan dunia telah mengkonsumsi 50 milyar liter bahan bakar atau 1,2% konsumsi dunia untuk menghasilkan 80 juta ton ikan.. Jadi, untuk menangkap satu ekor ikan butuh 0,62 liter BBM. Rasio ikan/liter bahan bakar ini tentu lebih tinggi dari produksi protein hewani lainnya. Di Amerika Serikat, telah dihitung
bahwa trawl butuh satu liter BBM/kilogram ikan, sementara gillnet sepertiga liter/kilogram, dan purse seine 0,03 liter/kilogram. Dengan sendirinya trawl dimana-mana diprediksi akan makin menurun. Di Vietnam, pangsa BBM terhadap biaya operasi penangkapan mencapai 52% (trawl), 40% longline, 20% (purese seine). Di Indonesia juga kurang lebih sama. Karena itu, ke depan budidaya akan terus didorong dan dapat melebihi tangkap, seperti sudah ditunjukkan Cina dan Vietnam. Namun diperkirakan tahun 2030 di dunia pun tangkap masih lebih besar (93 juta ton) dan budidaya (83 juta ton). Budidaya menjadi jalan keluar karena semua orang sadar bahwa kini 76% perikanan di dunia sudah dieksploitasi penuh dan lebih. Disini tergambarkan bahwa betapa produksi perikanan suatu negara sudah sangat tergantung dari kondisi sumberdaya ikan dan energi global. Bencana produksi dialami baik NSB dan NM, akibat globalisasi energi dimana BBM menjadi mainan para spekulan internasional.
Yang membedakan adalah adaptasinya terhadap faktor eksternal tersebut, yang tentu perikanan NSB lebih lambat dalam menyiasati dan akhirnya kolaps.
Krisis finansial global makin menyengsarakan sektor produksi.Hampir bisa diduga bahwa investasi di sektor perikanan akan menurun. Paling tidak dilihat dari naiknya suku bunga perbankan yang tidak kondusif untuk investasi. Bagi investasi yang menuntut bahan baku impor juga akan terkendala dengan naiknya kurs rupiah yang akhir tahun ini bervariasi Rp 11-13ribu. Kondisi ini mestinya menuntut kita untuk mengembangkan industri perikanan dengan bahan baku lokal dan mendorong tumbuhnya industri pakan.
Isu kedua adalah globalisasi pengelolaan sumberdaya. Baik NSB maupun NM dituntut untuk tunduk pada aturan-aturan internasional tentang bagaimana mengelola sumberdaya supaya lestari, kalau tidak mau dituduh melakukan IUU (illegal, unregulated, unreported) Fishing, termasuk di dalamnya pencurian ikan dan tangkapan yang tidak dilaporkan. Nilai IUU fishing di dunia kini nilainya telah mencapai 15 milyar USD. FAO mencatat sekitar 30% hasil tangkapan ikan-ikan tertentu di dunia tergolong IUU fishing. Di Afrika bisa mencapai 50%. Di UE, IUU masih berlangsung karena bisa menghemat 20% produksi dari pada praktek yang legal. Saat ini Uni Eropa (UE) yang paling gencar membasmi karena ternyata 9% produk impor UE berasal dari IUU fishing. Karena itu EU menerapkan EU Catch Certification Scheme yang akan mengontrol produk-produk ikan yang masuk ke pasar EU. Bagi Indonesia, adanya gerakan anti IUU fishing bisa berkah atau bencana. Berkahnya adalah karena laut kita
adalah obyek pencurian ikan. Belum ada angka resmi kerugian kita, tapi tahun 2004, kerugian kita mencapai 1-4 milyar rupiah/kapal/ tahun, dan ada sekitar 1000 kapal yang dapat dikategorikan IUU fishing, sehingga kerugian mencapai 1-4 triliun rupiah/tahun. Nah, bencananya adalah kini kita tak bisa lagi menangkap ikan di laut internasional secara bebas. Kita harus menjadi anggota RFMOs (Regional Fisheries Management Organizations) atau komisi pengelolaan perikanan regional, kalau kita hendak menangkap ikan di wilayah tersebut. Seperti, untuk menangkap tuna di samudera Hindia kita harus menjadi anggota IOTC (Indian Tuna Commission), juga CCSBT (Convention of Conservation for Southers Bluefin Tuna), dan di Pasifik kita harus menjadi anggota WCPFC (Western Central Pacific Fisheries Committee). Kalau kita tidak menjadi anggota RFMOs tersebut maka akan dianggap ilegal, dan produk kita akan diembargo di pasar internasional. Embargo untuk tuna sirip biru kita
masih berlaku di Jepang sejak tahun 2005 karena kita tidak menjadi anggota CCSBT. Padahal, spawning ground tuna tersebut ada di wilayah selatan Indonesia, yang mestinya kita berhak atas tuna tersebut. Jepang yang tidak punya akses langsung ke perairan CCSBT maupun IOTC ternyata dominan. Begitu pula UE yang tidak punya akses langsung ke perairan WCPFC juga kuat. Namun kini kita sudah menjadi anggota kedua RFMO tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan dunia adalah masalah politik internasional, dan tidak hanya masalah teknis. Dan, disinilah NSB menjadi korban.
Isu ketiga adalah globalisasi perdagangan dan isu subsidi. Pada tahun 2007, ekspor produk perikanan dunia mencapai 93 milyar USD dan tumbuh sekitar 9%, dan kontribusi NSB dan NM sama, yakni 50-50. NSB menikmati penerimaan bersih sekitar 25 milyar USD dari ekspornya. Pasar dunia terbesar UE (42.7%), Jepang (15.6%), dan US (15.2%), yang totalnya mencapai 73%. Perdagangan diprediksi terus meningkat seiring tren peningkatan konsumsi ikan/kapita, yang dalam kurun 30 tahun meningkat dari 11,5 kg/kapita/tahun menjadi 17 kg/kapta/tahun. Namun kita saat ini sudah ketinggalan dari Thailand dan Vietnam. Ekspor Thailand sudah lebih dari 4 milyar USD, Vietnam 3,7 milyar USD (2007), dan kita baru sekitar 2,5 milyar USD. Kini UE, Jepang, dan Amerika sama-sama menerapkan syarat yang makin ketat, karena terkait dengan keamanan pangan (food safety). Apakah perdagangan bebas menguntungkan? Pertama, memang NSB punya kesempatan untuk meraih keuntungan dari pasar NM yang
makin terbuka. Namun persoalannya bukan relasi antara NSB-NM, tetapi lebih pada NSB-NSB. Bayangkan bila perdagangan bebas terjadi di ASEAN saja, maka sudah diduga pembudidaya ikan patin dan lele akan kolaps karena produk Vietnam yang lebih bersaing. Kedua, keuntungan ekspor NSB hanya akan dinikmati para eksportir atau pengusaha besar. Nelayan dan pembudidaya ikan kecil sebagai pemasok bahan baku akan tetap menikmati harga lokal. Apakah dengan bea-masuk nol persen ke Jepang saat ini nelayan dan pembudidaya ikan juga menikmati kelebihan profit? World Fish (2008) menunjukkan bahwa di Afrika perdagangan perikanan tidak berhubungan dengan kenaikan pembangunan ekonomi dan manusia.
Nah, kini krisis finansial global terjadi dan berdampak langsung pada perdagangan perikanan dunia.Lesunya pasar ekspor di Amerika Serikat dan Eropa tersebut akan menjadikan negara berpenduduk besar menjadi sasaran baru ekspor perikanan. Karena itulah perlu segera diantisipasi fenomena ini melalui instrumen pengendalian impor, seperti peningkatan uji mutu produk, pembatasan pelabuhan masuknya produk impor, dan dalam beberapa kasus perlu pengenaan tarif. Diversifikasi pasar juga sangat penting.
Sementara itu isu subsidi juga mengancam. Menurut APEC (2000) nilai subsidi perikanan di dunia mencapai 12,6 milyar US dolar dan mencakup 70% negara-negara produsen perikanan. Sementara Milazzo (1998) memprediksi sekitar 20,5 milyar US dolar untuk seluruh perikanan dunia. Dan OECD (2003) serta WTO menghitung masing-masing hanya sekitar 5,97 dan 0,82 milyar US dolar. Ini dianggap membahayakan perdagangan bebas dan menyebabkan overeksploitasi. Namun, Marine Resources Assesment Group atau MRAG (2000) mengingatkan bahwa masalah overeksploitasi sumberdaya ikan di NSB ini bukan karena subsidi, tetapi karena lemahnya pengelolaan sumberdaya perikanan. Hal yang sama juga sesuai hasil riset beberapa ilmuwan Jepang di World Fisheries Congress lalu yang melihat subsidi tidak berkorelasi dengan kerusakan sumberdaya. Melihat besarnya masalah kemiskinan nelayan, maka subsidi secara langsung, seperti skim kredit khusus bagi nelayan, tentu masih relevan. Hanya saja,
memang subsidi tersebut mesti disertai dengan skema fisheries management yang memadai.
Untuk itu, globalisasi perikanan harus disikapi secara komprehensif dan kritis. Tanpa itu, kita akan terus menjadi korban.
GLOBALISASI PERIKANAN : BERKAH ATAU BENCANA?
(Catatan Akhir Tahun 2008)
Oleh :
Arif Satria
Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB
Tahun 2008 banyak fenomena globalisasi perikanan mengemuka. Berlakunya EPA 1 Juli 2008 lalu membuat bea masuk 51 produk perikanan kita ke Jepang menjadi nol. Semula ini pertanda globalisasi kian menguat. Namun globalisasi perikanan juga ternyata bermasalah. Pertemuan WTO di Jenewa yang gagal juga terkait dengan perikanan. Begitu pula krisis finansial global memporakporandakan perdagangan perikanan. Pertanyaannya: bagaimana dampak globalisasi perikanan terhadap Indonesia?
Globalisasi perikanan memiliki paling tidak tiga isu. Isu pertama adalah globalisasi produksi. Saat ini total produksi perikanan dunia mencapai 145 juta ton, yang masih didominasi perikanan tangkap (64%) dan budidaya (36%). Sumbangan negara sedang berkembang (NSB) terhadap total produksi dunia mencapai 80%, dan terhadap produksi budidaya lebih dari 90%. Bayangkan kontribusi Cina sendiri sudah mencapai 67%. Isu produksi menjadi isu global tatkala semua negara kini merasakan krisis faktor produksi yang sama, seperti krisis energi. Harga BBM yang mencapai lebih dari 140 USD/barel tentu memukul usaha perikanan tangkap. Pauly et.al memprediksi bahwa perikanan dunia telah mengkonsumsi 50 milyar liter bahan bakar atau 1,2% konsumsi dunia untuk menghasilkan 80 juta ton ikan.. Jadi, untuk menangkap satu ekor ikan butuh 0,62 liter BBM. Rasio ikan/liter bahan bakar ini tentu lebih tinggi dari produksi protein hewani lainnya. Di Amerika Serikat, telah dihitung
bahwa trawl butuh satu liter BBM/kilogram ikan, sementara gillnet sepertiga liter/kilogram, dan purse seine 0,03 liter/kilogram. Dengan sendirinya trawl dimana-mana diprediksi akan makin menurun. Di Vietnam, pangsa BBM terhadap biaya operasi penangkapan mencapai 52% (trawl), 40% longline, 20% (purese seine). Di Indonesia juga kurang lebih sama. Karena itu, ke depan budidaya akan terus didorong dan dapat melebihi tangkap, seperti sudah ditunjukkan Cina dan Vietnam. Namun diperkirakan tahun 2030 di dunia pun tangkap masih lebih besar (93 juta ton) dan budidaya (83 juta ton). Budidaya menjadi jalan keluar karena semua orang sadar bahwa kini 76% perikanan di dunia sudah dieksploitasi penuh dan lebih. Disini tergambarkan bahwa betapa produksi perikanan suatu negara sudah sangat tergantung dari kondisi sumberdaya ikan dan energi global. Bencana produksi dialami baik NSB dan NM, akibat globalisasi energi dimana BBM menjadi mainan para spekulan internasional.
Yang membedakan adalah adaptasinya terhadap faktor eksternal tersebut, yang tentu perikanan NSB lebih lambat dalam menyiasati dan akhirnya kolaps.
Krisis finansial global makin menyengsarakan sektor produksi.Hampir bisa diduga bahwa investasi di sektor perikanan akan menurun. Paling tidak dilihat dari naiknya suku bunga perbankan yang tidak kondusif untuk investasi. Bagi investasi yang menuntut bahan baku impor juga akan terkendala dengan naiknya kurs rupiah yang akhir tahun ini bervariasi Rp 11-13ribu. Kondisi ini mestinya menuntut kita untuk mengembangkan industri perikanan dengan bahan baku lokal dan mendorong tumbuhnya industri pakan.
Isu kedua adalah globalisasi pengelolaan sumberdaya. Baik NSB maupun NM dituntut untuk tunduk pada aturan-aturan internasional tentang bagaimana mengelola sumberdaya supaya lestari, kalau tidak mau dituduh melakukan IUU (illegal, unregulated, unreported) Fishing, termasuk di dalamnya pencurian ikan dan tangkapan yang tidak dilaporkan. Nilai IUU fishing di dunia kini nilainya telah mencapai 15 milyar USD. FAO mencatat sekitar 30% hasil tangkapan ikan-ikan tertentu di dunia tergolong IUU fishing. Di Afrika bisa mencapai 50%. Di UE, IUU masih berlangsung karena bisa menghemat 20% produksi dari pada praktek yang legal. Saat ini Uni Eropa (UE) yang paling gencar membasmi karena ternyata 9% produk impor UE berasal dari IUU fishing. Karena itu EU menerapkan EU Catch Certification Scheme yang akan mengontrol produk-produk ikan yang masuk ke pasar EU. Bagi Indonesia, adanya gerakan anti IUU fishing bisa berkah atau bencana. Berkahnya adalah karena laut kita
adalah obyek pencurian ikan. Belum ada angka resmi kerugian kita, tapi tahun 2004, kerugian kita mencapai 1-4 milyar rupiah/kapal/ tahun, dan ada sekitar 1000 kapal yang dapat dikategorikan IUU fishing, sehingga kerugian mencapai 1-4 triliun rupiah/tahun. Nah, bencananya adalah kini kita tak bisa lagi menangkap ikan di laut internasional secara bebas. Kita harus menjadi anggota RFMOs (Regional Fisheries Management Organizations) atau komisi pengelolaan perikanan regional, kalau kita hendak menangkap ikan di wilayah tersebut. Seperti, untuk menangkap tuna di samudera Hindia kita harus menjadi anggota IOTC (Indian Tuna Commission), juga CCSBT (Convention of Conservation for Southers Bluefin Tuna), dan di Pasifik kita harus menjadi anggota WCPFC (Western Central Pacific Fisheries Committee). Kalau kita tidak menjadi anggota RFMOs tersebut maka akan dianggap ilegal, dan produk kita akan diembargo di pasar internasional. Embargo untuk tuna sirip biru kita
masih berlaku di Jepang sejak tahun 2005 karena kita tidak menjadi anggota CCSBT. Padahal, spawning ground tuna tersebut ada di wilayah selatan Indonesia, yang mestinya kita berhak atas tuna tersebut. Jepang yang tidak punya akses langsung ke perairan CCSBT maupun IOTC ternyata dominan. Begitu pula UE yang tidak punya akses langsung ke perairan WCPFC juga kuat. Namun kini kita sudah menjadi anggota kedua RFMO tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan dunia adalah masalah politik internasional, dan tidak hanya masalah teknis. Dan, disinilah NSB menjadi korban.
Isu ketiga adalah globalisasi perdagangan dan isu subsidi. Pada tahun 2007, ekspor produk perikanan dunia mencapai 93 milyar USD dan tumbuh sekitar 9%, dan kontribusi NSB dan NM sama, yakni 50-50. NSB menikmati penerimaan bersih sekitar 25 milyar USD dari ekspornya. Pasar dunia terbesar UE (42.7%), Jepang (15.6%), dan US (15.2%), yang totalnya mencapai 73%. Perdagangan diprediksi terus meningkat seiring tren peningkatan konsumsi ikan/kapita, yang dalam kurun 30 tahun meningkat dari 11,5 kg/kapita/tahun menjadi 17 kg/kapta/tahun. Namun kita saat ini sudah ketinggalan dari Thailand dan Vietnam. Ekspor Thailand sudah lebih dari 4 milyar USD, Vietnam 3,7 milyar USD (2007), dan kita baru sekitar 2,5 milyar USD. Kini UE, Jepang, dan Amerika sama-sama menerapkan syarat yang makin ketat, karena terkait dengan keamanan pangan (food safety). Apakah perdagangan bebas menguntungkan? Pertama, memang NSB punya kesempatan untuk meraih keuntungan dari pasar NM yang
makin terbuka. Namun persoalannya bukan relasi antara NSB-NM, tetapi lebih pada NSB-NSB. Bayangkan bila perdagangan bebas terjadi di ASEAN saja, maka sudah diduga pembudidaya ikan patin dan lele akan kolaps karena produk Vietnam yang lebih bersaing. Kedua, keuntungan ekspor NSB hanya akan dinikmati para eksportir atau pengusaha besar. Nelayan dan pembudidaya ikan kecil sebagai pemasok bahan baku akan tetap menikmati harga lokal. Apakah dengan bea-masuk nol persen ke Jepang saat ini nelayan dan pembudidaya ikan juga menikmati kelebihan profit? World Fish (2008) menunjukkan bahwa di Afrika perdagangan perikanan tidak berhubungan dengan kenaikan pembangunan ekonomi dan manusia.
Nah, kini krisis finansial global terjadi dan berdampak langsung pada perdagangan perikanan dunia.Lesunya pasar ekspor di Amerika Serikat dan Eropa tersebut akan menjadikan negara berpenduduk besar menjadi sasaran baru ekspor perikanan. Karena itulah perlu segera diantisipasi fenomena ini melalui instrumen pengendalian impor, seperti peningkatan uji mutu produk, pembatasan pelabuhan masuknya produk impor, dan dalam beberapa kasus perlu pengenaan tarif. Diversifikasi pasar juga sangat penting.
Sementara itu isu subsidi juga mengancam. Menurut APEC (2000) nilai subsidi perikanan di dunia mencapai 12,6 milyar US dolar dan mencakup 70% negara-negara produsen perikanan. Sementara Milazzo (1998) memprediksi sekitar 20,5 milyar US dolar untuk seluruh perikanan dunia. Dan OECD (2003) serta WTO menghitung masing-masing hanya sekitar 5,97 dan 0,82 milyar US dolar. Ini dianggap membahayakan perdagangan bebas dan menyebabkan overeksploitasi. Namun, Marine Resources Assesment Group atau MRAG (2000) mengingatkan bahwa masalah overeksploitasi sumberdaya ikan di NSB ini bukan karena subsidi, tetapi karena lemahnya pengelolaan sumberdaya perikanan. Hal yang sama juga sesuai hasil riset beberapa ilmuwan Jepang di World Fisheries Congress lalu yang melihat subsidi tidak berkorelasi dengan kerusakan sumberdaya. Melihat besarnya masalah kemiskinan nelayan, maka subsidi secara langsung, seperti skim kredit khusus bagi nelayan, tentu masih relevan. Hanya saja,
memang subsidi tersebut mesti disertai dengan skema fisheries management yang memadai.
Untuk itu, globalisasi perikanan harus disikapi secara komprehensif dan kritis. Tanpa itu, kita akan terus menjadi korban.
Ekonomi Maritim di Ujung Gelombang
KOMPAS, Sabtu*, 27 Desember 2008
Ekonomi Maritim di Ujung Gelombang
Sabtu, 27 Desember 2008 | 00:52 WIB
*Ester Lince Napitupulu*
"Barangsiapa menguasai gelombang, dialah yang akan menguasai
perdagangan. Barangsiapa menguasai perdagangan, dialah yang akan
menguasai dunia!"
Spirit yang melandasi kejayaan Britania Raya sejak berabad-abad lampau
tersebut, bagi Laode Masihu Kamaluddin, masih sangat relevan dengan tata
ekonomi dunia hari ini. Buktinya? Sekarang pun ada dua gelombang yang
masih jadi rebutan: gelombang udara (baca: frekuensi) dan gelombang laut!
Indonesia sebagai negara kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya
berupa laut dan pantai, sudah seharusnya melihat laut sebagai potensi
untuk menjadi bangsa yang maju dan disegani.
"Bagaimanapun, 90 persen perdagangan dunia masih melalui laut, dan 40
persennya melalui Indonesia," ujar tokoh penggagas terbentuknya
Departemen Kelautan dan Perikanan ini.
Keyakinan bahwa masa depan ekonomi Indonesia ada di laut itu pula yang
mendorong Masihu---begitu ia biasa disapa---mengembang kan gagasan sabuk ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil dan kota-kota pantai. Konsep yang mengajak pembangunan negara ini berpaling ke laut itu diperjuangkan Masihu sejak ia duduk di kursi legislatif pada kurun 1993-2004 hingga sekarang.
Guru besar di Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara,
Universitas Islam Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Malang ini
memanfaatkan berbagai forum ilmiah dan seminar untuk terus menyuarakan gagasannya sebagai ilmuwan. Meskipun Departemen Kelautan dan Perikanan sudah terbentuk, ia belum puas karena spiritnya belum seperti yang diharapkan.
Masihu terus berjuang supaya gagasannya tentang sabuk ekonomi maritim
berbasis pulau-pulau kecil dan kota-kota pantai itu terwujud. Dia ingin
supaya provinsi dan atau kabupaten yang berbasis maritim dengan
provinsi/kabupaten yang memiliki daratan luas harus dipisah pola fiskalnya.
"Seperti Wakatobi (kabupaten kepulauan di Sulawesi Tenggara), ini tidak
akan pernah bisa mengejar ketertinggalan dari yang lain karena
perhitungan dana alokasi umum atau DAU berdasarkan luas daratan. Laut
tidak diperhitungkan. Dalam konsep pemerintah, yang dimaksud wilayah
adalah daratan. Ini merugikan daerah yang lebih luas lautnya," jelasnya.
Pembangunan ekonomi maritim yang ia maksudkan di antaranya menyangkut fungsi dari wisata bahari, perikanan, transportasi, dan pengembangan pelabuhan. "Ini harus menjadi kerangka kerja pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Ini gagasan awalnya," kata Masihu.
Keyakinannya akan potensi laut Indonesia ini karena sumber daya di bawah
laut begitu besar dan belum tereksplorasi.
"Emas, uranium, dan titanium kita penuh, tapi teknologi kita belum
nyampe. Saya orang kimia, jadi paham. Saya sudah tulis itu di buku.
Sekarang problemnya masih teknologi saja," ujarnya.
*Bersitegang dengan Habibie*
Ketika menjadi anggota DPR pada 1997-1999, Masihu pernah berdebat
"sengit" dengan BJ Habibie yang saat itu menjadi Menteri Negara Riset
dan Teknologi. Masihu memprotes Habibie yang mengagungkan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Dalam satu persidangan di DPR, tahun 1997, Masihu menguraikan gagasannya tentang sabuk ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil dan kota-kota pantai. Beberapa bulan kemudian, tak lama setelah Habibie terpilih menjadi wakil presiden, Masihu yang baru pulang dari kunjungan kerja di Yogyakarta mendapat kabar bahwa dirinya dicari BJ Habibie.
"Saya sempat takut juga. Saya kira mau dimarahi karena bersitegang di
DPR itu. Pas masuk, saya minta maaf kepada Wapres. Tapi di luar dugaan,
saya malah disuruh duduk untuk menceritakan kembali gimana konsep
membangun ekonomi maritim yang saya maksud," papar Masihu.
Habibie lalu meminta Masihu membantu Wapres yang hendak mengembangkan dunia maritim.
"Saya kemudian jatuh hati kepada Habibie, dari berhubungan sebuah
konsepsi lahir kerja sama. Itu yang membuat saya kagum. Di Indonesia
jarang orang seperti itu. Biasanya, kalau kita berbeda pendapat,
bermusuhan. Karena itu saya respek, bersahabat. Saya disuruh menulis
konsep itu," ceritanya.
Gagasan Masihu inilah yang akhirnya bisa mendorong supaya kelautan dan
daerah kepulauan diperhatikan. Gagasan itu bahkan telah ia tuangkan
dalam bentuk buku, terutama tentang bagaimana mengembangkan perikanan dan kelautan, pulau-pulau kecil, perhubungan, industri kelautan di pelabuhan, pariwisata bahari, hukum laut, sistem pertahanan laut
Indonesia, dan pengelolaan kapal-kapal tenggelam.
*Belum puas*
Meski kini sudah ada Departemen Kelautan dan Perikanan, Masihu merasa
wilayah kepulauan dan daerah pesisir masih diabaikan. Dirinya tetap
masih memperjuangkan supaya dalam pandangan fiskal harus dibagi dua,
untuk daerah yang berbasis lautan luas dan yang berbasis daratan luas.
Menurut Masihu, Indonesia merupakan negara kepulauan, tetapi konsepsi
kita tidak mencerminkan sebuah pandangan negara kepulauan. Kenyataan ini yang mendorong Masihu untuk kembali memperjuangkan penerapan
gagasan-gagasannya itu.
Salah satunya, ia berharap terjadi penguatan lembaga Dewan Perwakilan
Daerah atau DPD melalui orang-orang yang kelak---pada periode hasil
pemilu mendatang--- duduk di dalamnya.
Saat ini, Masihu bersama salah satu badan PBB sedang merancang
pendidikan politeknik maritim di Sibolga, Sumatera Utara. Politeknik
maritim ini sebagai bagian dari konsep sabuk ekonomi maritim berbasis
kepulauan yang ia gagas.
Mengapa di Sibolga? Sebab, Sibolga adalah bagian dari kota pantai yang
mengarah ke Samudra Indonesia. Pada waktu-waktu tertentu, kapal-kapal
ikan yang berada di Samudra Indonesia harus mengambil minyak, air,
garam, dan lain-lain di Sibolga. Aktivitas ini bisa menggerakkan roda
ekonomi wilayah Sibolga dan sekitarnya.
"Feeling saya, kalau Indonesia tidak jadi negara maritim, Indonesia
tidak bisa maju. Karena daratan kita terbatas dan padat. Adapun laut
kita potensinya sangat luas dan belum tergarap dengan baik," kata Masihu.
Kecintaan dia pada laut sudah tertanam sejak lama. Dia adalah anak
nelayan dari Kaledupa (dulu di Kabupaten Buton, sekarang Kabupaten
Wakatobi). Ketika kecil, Masihu hidup di laut, berlayar ke pulau-pulau
lain di Indonesia bersama ayah dan keluarganya.
"Ilmu kelautan sudah saya tamatkan secara alami ketika masih di sekolah
dasar. Saya paham betul bagaimana laut itu dan manfaatnya bagi
kesejahteraan bangsa. Semua data tersebut saya punya," ujarnya. (KEN)
Ekonomi Maritim di Ujung Gelombang
Sabtu, 27 Desember 2008 | 00:52 WIB
*Ester Lince Napitupulu*
"Barangsiapa menguasai gelombang, dialah yang akan menguasai
perdagangan. Barangsiapa menguasai perdagangan, dialah yang akan
menguasai dunia!"
Spirit yang melandasi kejayaan Britania Raya sejak berabad-abad lampau
tersebut, bagi Laode Masihu Kamaluddin, masih sangat relevan dengan tata
ekonomi dunia hari ini. Buktinya? Sekarang pun ada dua gelombang yang
masih jadi rebutan: gelombang udara (baca: frekuensi) dan gelombang laut!
Indonesia sebagai negara kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya
berupa laut dan pantai, sudah seharusnya melihat laut sebagai potensi
untuk menjadi bangsa yang maju dan disegani.
"Bagaimanapun, 90 persen perdagangan dunia masih melalui laut, dan 40
persennya melalui Indonesia," ujar tokoh penggagas terbentuknya
Departemen Kelautan dan Perikanan ini.
Keyakinan bahwa masa depan ekonomi Indonesia ada di laut itu pula yang
mendorong Masihu---begitu ia biasa disapa---mengembang kan gagasan sabuk ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil dan kota-kota pantai. Konsep yang mengajak pembangunan negara ini berpaling ke laut itu diperjuangkan Masihu sejak ia duduk di kursi legislatif pada kurun 1993-2004 hingga sekarang.
Guru besar di Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara,
Universitas Islam Bandung, dan Universitas Muhammadiyah Malang ini
memanfaatkan berbagai forum ilmiah dan seminar untuk terus menyuarakan gagasannya sebagai ilmuwan. Meskipun Departemen Kelautan dan Perikanan sudah terbentuk, ia belum puas karena spiritnya belum seperti yang diharapkan.
Masihu terus berjuang supaya gagasannya tentang sabuk ekonomi maritim
berbasis pulau-pulau kecil dan kota-kota pantai itu terwujud. Dia ingin
supaya provinsi dan atau kabupaten yang berbasis maritim dengan
provinsi/kabupaten yang memiliki daratan luas harus dipisah pola fiskalnya.
"Seperti Wakatobi (kabupaten kepulauan di Sulawesi Tenggara), ini tidak
akan pernah bisa mengejar ketertinggalan dari yang lain karena
perhitungan dana alokasi umum atau DAU berdasarkan luas daratan. Laut
tidak diperhitungkan. Dalam konsep pemerintah, yang dimaksud wilayah
adalah daratan. Ini merugikan daerah yang lebih luas lautnya," jelasnya.
Pembangunan ekonomi maritim yang ia maksudkan di antaranya menyangkut fungsi dari wisata bahari, perikanan, transportasi, dan pengembangan pelabuhan. "Ini harus menjadi kerangka kerja pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Ini gagasan awalnya," kata Masihu.
Keyakinannya akan potensi laut Indonesia ini karena sumber daya di bawah
laut begitu besar dan belum tereksplorasi.
"Emas, uranium, dan titanium kita penuh, tapi teknologi kita belum
nyampe. Saya orang kimia, jadi paham. Saya sudah tulis itu di buku.
Sekarang problemnya masih teknologi saja," ujarnya.
*Bersitegang dengan Habibie*
Ketika menjadi anggota DPR pada 1997-1999, Masihu pernah berdebat
"sengit" dengan BJ Habibie yang saat itu menjadi Menteri Negara Riset
dan Teknologi. Masihu memprotes Habibie yang mengagungkan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Dalam satu persidangan di DPR, tahun 1997, Masihu menguraikan gagasannya tentang sabuk ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil dan kota-kota pantai. Beberapa bulan kemudian, tak lama setelah Habibie terpilih menjadi wakil presiden, Masihu yang baru pulang dari kunjungan kerja di Yogyakarta mendapat kabar bahwa dirinya dicari BJ Habibie.
"Saya sempat takut juga. Saya kira mau dimarahi karena bersitegang di
DPR itu. Pas masuk, saya minta maaf kepada Wapres. Tapi di luar dugaan,
saya malah disuruh duduk untuk menceritakan kembali gimana konsep
membangun ekonomi maritim yang saya maksud," papar Masihu.
Habibie lalu meminta Masihu membantu Wapres yang hendak mengembangkan dunia maritim.
"Saya kemudian jatuh hati kepada Habibie, dari berhubungan sebuah
konsepsi lahir kerja sama. Itu yang membuat saya kagum. Di Indonesia
jarang orang seperti itu. Biasanya, kalau kita berbeda pendapat,
bermusuhan. Karena itu saya respek, bersahabat. Saya disuruh menulis
konsep itu," ceritanya.
Gagasan Masihu inilah yang akhirnya bisa mendorong supaya kelautan dan
daerah kepulauan diperhatikan. Gagasan itu bahkan telah ia tuangkan
dalam bentuk buku, terutama tentang bagaimana mengembangkan perikanan dan kelautan, pulau-pulau kecil, perhubungan, industri kelautan di pelabuhan, pariwisata bahari, hukum laut, sistem pertahanan laut
Indonesia, dan pengelolaan kapal-kapal tenggelam.
*Belum puas*
Meski kini sudah ada Departemen Kelautan dan Perikanan, Masihu merasa
wilayah kepulauan dan daerah pesisir masih diabaikan. Dirinya tetap
masih memperjuangkan supaya dalam pandangan fiskal harus dibagi dua,
untuk daerah yang berbasis lautan luas dan yang berbasis daratan luas.
Menurut Masihu, Indonesia merupakan negara kepulauan, tetapi konsepsi
kita tidak mencerminkan sebuah pandangan negara kepulauan. Kenyataan ini yang mendorong Masihu untuk kembali memperjuangkan penerapan
gagasan-gagasannya itu.
Salah satunya, ia berharap terjadi penguatan lembaga Dewan Perwakilan
Daerah atau DPD melalui orang-orang yang kelak---pada periode hasil
pemilu mendatang--- duduk di dalamnya.
Saat ini, Masihu bersama salah satu badan PBB sedang merancang
pendidikan politeknik maritim di Sibolga, Sumatera Utara. Politeknik
maritim ini sebagai bagian dari konsep sabuk ekonomi maritim berbasis
kepulauan yang ia gagas.
Mengapa di Sibolga? Sebab, Sibolga adalah bagian dari kota pantai yang
mengarah ke Samudra Indonesia. Pada waktu-waktu tertentu, kapal-kapal
ikan yang berada di Samudra Indonesia harus mengambil minyak, air,
garam, dan lain-lain di Sibolga. Aktivitas ini bisa menggerakkan roda
ekonomi wilayah Sibolga dan sekitarnya.
"Feeling saya, kalau Indonesia tidak jadi negara maritim, Indonesia
tidak bisa maju. Karena daratan kita terbatas dan padat. Adapun laut
kita potensinya sangat luas dan belum tergarap dengan baik," kata Masihu.
Kecintaan dia pada laut sudah tertanam sejak lama. Dia adalah anak
nelayan dari Kaledupa (dulu di Kabupaten Buton, sekarang Kabupaten
Wakatobi). Ketika kecil, Masihu hidup di laut, berlayar ke pulau-pulau
lain di Indonesia bersama ayah dan keluarganya.
"Ilmu kelautan sudah saya tamatkan secara alami ketika masih di sekolah
dasar. Saya paham betul bagaimana laut itu dan manfaatnya bagi
kesejahteraan bangsa. Semua data tersebut saya punya," ujarnya. (KEN)
SEWINDU Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut
Komitmen Departemen Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan upaya pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan tidak terlepas dari implementasi misi Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berkelanjutan, yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan bagi masyarakat dan nelayan yang berada di sekitar wilayah kawasan konservasi. Selain itu, belum efektifnya pengelolaan konservasi perairan serta banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaannya menambah keyakinan bahwa pengelolaan perikanan yang berkelanjutan tidak dapat terpisahkan dari manajemen konservasi perairan secara utuh, sehingga harmonisasi program, pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia serta kerjasama multipihak menjadi penting.
Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, sebagai bagian dari pengemban misi Direktorat Jenderal Kelutan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil, khususnya dalam Konservasi sumberdaya Ikan. Hal ini tentunya dalam Mewujudkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik dalam rangka menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumberdaya ikan (SDI) untuk kesejahteraan masyarakat.
Direktorat konservasi merupakan direktorat Bungsu di Ditjen KP3K, direktorat ini hadir satu tahun belakangan dibanding dengan direktorat lain di Ditjen KP3K, karenanya jika tahun lalu keluarga besar Kita merayakan SEWINDU Ditjen KP3K, maka khusus direktorat KTNL baru tahun ini mencapai usianya yang SEWINDU. Namun demikian, dalam refleksi pelaksanaan SEWINDU Ditjen KP3K, tercatat cukup banyak capaian-capaian dari Direktorat KTNL yang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kita ambil contoh, PP 60 tahun 2007 adalah salah satu bukti kerja keras Direktorat KTNL dalam mengemban fungsinya dalam konservasi sumberdaya ikan. Adanya Permen 17/2008 juga turut mewarnai perkembangan kebijakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam pengembangan KKLD, hasil yang di capai juga cukup menggembirakan. Saat ini telah dicadangkan lebih dari 9 Juta KKLD di 32 Kabupaten/kota. Untuk mencapai 10 Juta Hektar pada tahun 2010 diperkirakan akan tercapai dengan baik.
Kemudian sebagaimana amanat PP 60/2007, sebagai langkah tindaklanjut pelaksanaan peraturan tersebut menuntut tugas pokok dan fungsi yang lebih luas dari Departemen Kelautan dan Perikanan dalam implementasi sebagai management authority CITES di Indonesia untuk Sumberdaya Ikan. Ini mendorong penguatan dan pengembangan kelembagaan lingkup Ditjen KP3K, berupa pembentukan UPT maupun peningkatan upaya sinkronisasi dan penyelarasan urusan konservasi dengan berbagai instansi, seperti departemen kehutanan.
Mengingat sedemikian besarnya tugas, pokok dan fungsi direktorat KTNL terkait dengan sumberdaya ikan, maka ke depan tantangan kedepan tidaklah semakin mudah. untuk intu, perlu kerja keras dan terus mengembangkan diri dalam koordinasi yang sinergis.
Dalam peringatan sewindu Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, diluncurkan buku: Konservasi Kawasan Perairan Indonesia bagi Masa Depan Dunia. uraian mengenai kinerja direktorat, dirangkum dalam buku "menjaga Kelestarian Sumberdaya Ikan dan Ekosistem Perairan".
Sambutan Dirjen KP3K silahkan KLIK DISINI
Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, sebagai bagian dari pengemban misi Direktorat Jenderal Kelutan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil, khususnya dalam Konservasi sumberdaya Ikan. Hal ini tentunya dalam Mewujudkan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya melalui upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik dalam rangka menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragaman sumberdaya ikan (SDI) untuk kesejahteraan masyarakat.
Direktorat konservasi merupakan direktorat Bungsu di Ditjen KP3K, direktorat ini hadir satu tahun belakangan dibanding dengan direktorat lain di Ditjen KP3K, karenanya jika tahun lalu keluarga besar Kita merayakan SEWINDU Ditjen KP3K, maka khusus direktorat KTNL baru tahun ini mencapai usianya yang SEWINDU. Namun demikian, dalam refleksi pelaksanaan SEWINDU Ditjen KP3K, tercatat cukup banyak capaian-capaian dari Direktorat KTNL yang memberikan pengaruh besar bagi perkembangan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kita ambil contoh, PP 60 tahun 2007 adalah salah satu bukti kerja keras Direktorat KTNL dalam mengemban fungsinya dalam konservasi sumberdaya ikan. Adanya Permen 17/2008 juga turut mewarnai perkembangan kebijakan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam pengembangan KKLD, hasil yang di capai juga cukup menggembirakan. Saat ini telah dicadangkan lebih dari 9 Juta KKLD di 32 Kabupaten/kota. Untuk mencapai 10 Juta Hektar pada tahun 2010 diperkirakan akan tercapai dengan baik.
Kemudian sebagaimana amanat PP 60/2007, sebagai langkah tindaklanjut pelaksanaan peraturan tersebut menuntut tugas pokok dan fungsi yang lebih luas dari Departemen Kelautan dan Perikanan dalam implementasi sebagai management authority CITES di Indonesia untuk Sumberdaya Ikan. Ini mendorong penguatan dan pengembangan kelembagaan lingkup Ditjen KP3K, berupa pembentukan UPT maupun peningkatan upaya sinkronisasi dan penyelarasan urusan konservasi dengan berbagai instansi, seperti departemen kehutanan.
Mengingat sedemikian besarnya tugas, pokok dan fungsi direktorat KTNL terkait dengan sumberdaya ikan, maka ke depan tantangan kedepan tidaklah semakin mudah. untuk intu, perlu kerja keras dan terus mengembangkan diri dalam koordinasi yang sinergis.
Dalam peringatan sewindu Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, diluncurkan buku: Konservasi Kawasan Perairan Indonesia bagi Masa Depan Dunia. uraian mengenai kinerja direktorat, dirangkum dalam buku "menjaga Kelestarian Sumberdaya Ikan dan Ekosistem Perairan".
Sambutan Dirjen KP3K silahkan KLIK DISINI
Langganan:
Postingan (Atom)
